cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad zainul arifin
Contact Email
zainulakim4@gmail.com
Phone
+6285378329037
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Thengkyang
Published by Universitas Sjakhyakirti Palembang
ISSN : 25413813     EISSN : 26551810     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Praise the presence of God Almighty because thanks to the blessing of the Tengkhiang journal can be published in the Open Journal System (OJS). The Tengkhiang Journal is a journal published by the Faculty of Law of Sjakhyakirti University in Palembang. The term Tengkhiang itself comes from one of the custom languages in the South Sumatra Province which means “Granary”. And The ganary was then linked to the context of the legal field to become a "Granary Knowledge Society". Therefore, the Tengkhiang Journal in this context is defined as a Journal containing writings of Law in the Field of Law.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang" : 6 Documents clear
Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Hakim Pengawas dalam Proses Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga Citra Dewi Saputra
Jurnal Tengkhiang Vol 4 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Debt in the business world is a common thing that is done by individual enterpreneurs or compaines. A business does not always run well and smoothly, frequently the businessmen’s financial situation is such that will one condition to stop paying, which is a condition where the business are not able to pay their debts that have expired. Debt or creditors who face these problems can resolve the debt/ receivable throught bankrupty, because bankcrupty is one means for the solution ofe debts fast, fairly openly, and effectively. Since declared bankcrupt so debtor is no longer has the right to d the maintenance on his property, maintenance, and sefflement of the bankcrupty assets that is done by curator, the supervision is done b the supervisor judge. Along the starting time of the debt is declared bankcrupt until the expiration of bankcrupty it needs a long time, making gap for the curators and the supervisor judge can make mistakes that can couse detriment oh the debtor assets in bankcrupty legal process ini the commersial court. This issue will make a big problem if the rules are not complete and perfect.The arrangement of legal responsibilityof supervisor judge in the UU No. 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of debt payments only limited duty and authority are not regulated in detail about the accountability of judges if the supervisor made a mistakes, and legal responsibilities of the supervisory judge may be the responsibility of civil law, administrative and criminal. It is needed on arrangement of legal responsibility of supervisor judge in the future in UU No. 37 of 2004, to avoid legal inequality.
PERILAKU BERKENDARA PADA MASYARAKAT KOTA PALEMBANG (Kasus Berkendara Menggunakan Sepada Motor) yusdi herli herli
Jurnal Tengkhiang Vol 4 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada saat ini untuk mendapatkan kendaraan sepeda motor sangatlah mudah, kita dapat membelinya dengan cara mencicil (kredit) ditambah lagi adanya subsidi yang lebih mempermudah dalam mendapatkan kendaraan sepeda motor tersebut. Perkembangan kendaraan sepeda motor terus berkembang dengan pesat di Kota Palembang, ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini
UPAYA PENYELESAIAN DAN AKIBAT HUKUM TUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI JIWA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA yusdi herli herli
Jurnal Tengkhiang Vol 4 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan ketentuan Nomor 10 huruf (d) SP3A maka hak klaim dapat diajukan oleh pihak bank apabila pembiayaan tersebut macet yang disebabkan debitur tertanggung atau peminjam meninggal dunia atau terkena PHK yang menyebabkan pembiayaan dikategorikan “diragukan”/kolektibiklitas (sesuai ketentuan Bank Indonesia). Ketentuan Nomor 10 huruf (e) SP3A mengatur Hak klaim dapat dilakukan oleh peserta bank dengan mengajukan klaim kepada Asuransi Takaful Umum dan Keluarga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak timbul hak klaim. Apabila dalam jangka waktu yang dimaksud telah lewat dan peserta belum mengajukan klaim, maka hak klaim gugur.Prosedur penyelesaian klaim dilakukan tertanggung dengan mengajukan klaim kepada Asuransi Takaful Umum dan Keluarga. Asuransi Takaful Umum dan Keluarga selanjutnya mengeluarkan surat persetujuan klaim tamwil. Surat persetujuan klaim berisi analisa data polis, analisis sebab klaim analisis dokumen klaim dan rekomendasi pencairan pertanggungan pembiayaan kredit. Klaim yang dapat diajukan oleh peserta sebesar jumlah kerugian dikalikan dengan persentase coverage manfaat Takaful tamwil dengan batas setinggi-tingginya sebesar pembiayaan yang direalisir dikalikan dengan prosentase coverage manfaat Takaful tamwil.
TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DIAWALI HUBUNGAN PERJANJIAN junaidi junaidi junaidi
Jurnal Tengkhiang Vol 4 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karakteristik wanprestasi dan penipuan, keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu samasama didahului dengan atau diawali dengan hubungan hukum kontraktual atau perjanjian. Ketika kontrak ditutup diketahui sebelumnya ada tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong oleh salah satu pihak, maka hubungan hukum ini dinamakan penipuan. Apabila setelah kontrak ditutup terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong, maka hubungan ini dinamakan wanprestasi. Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum perjanjian atau kontraktual. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui karakteristik yang membedakan antara perbuatan wanprestasi dengan delik penipuan dalam suatu perjanjian; untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis putusan Mahkamah Agung terutama mengenai unsur-unsur penipuan dan wanprestasi. Untuk meneliti hal tersebut Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangandengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku serta implementasinya oleh para aparatpenegak hukum.
Urgensi Konkretisasi Undang-Undang Contempt of Court Di Indonesia rio Muzani Rahmatullah
Jurnal Tengkhiang Vol 4 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Contempt of Court merupakan salah satu tindakan tidak terpuji yang dapat menciderai dan juga merongrong harkat dan martabat lembaga peradilan di Indonesia. Dewasa ini tindakan Contempt of Court sering sudah sangat amat sering terjadi di Indonesia. tak jarang seorang ahli hukum yang dianggap tau tentang hukum malah menjadi pelakut tindakan Contempt of Court pada saat peradilan sedang diberlangsungkan Salah satu faktor yang membuat banyak pihak melakukan tindakan Contempt of Court di Indonesia ialah dikarenakan tidak menerima putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Padahal sejatinya filosofi dari pada putusan hakim ialah menegakkan keadilan bukan memberikan kemenangan pada pihak yang berperkara. Pada hal sejatinya di Indonesia kita mengenal adanya upaya hukum apabila pihak merasa tidak menerima putusan hakim, bukan dengan melakukan kekerasan dan tindakan tidak terpuji yang dapat merendahkan, menciderai dan bahkan merongrong harkat dan martabat lembaga peradilan di Indonesia. Contempt of Court sering terjadi di Indonesia dikarenakan sedari dulu hingga sekarang, belum terdapat Undang-Undang yang secara spesifik mengatur mengenai pencegahan tindakan Contempt of Court di Indonesia sehingga harkat dan martabat dari lembaga peradilan di Indonesia bias terjaga. Sehingga diperlukan konkretisasi Undang-Undang mengenai pencegahan Contempt of Court di Indonesia sebagai salah satu upaya hukum pencegahan Contempt of Court.
KONTRADIKTIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN BEBAS VISA DITINJAU DARI SEKTOR PARIWISATA DAN SEKTOR TENAGA KERJA ASING MEIRINA NURLANI NURLANI
Jurnal Tengkhiang Vol 4 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya kontradiktif kebijakan pemerintah dalam penetapan bebas visa ini terlihat dari sektor pariwisata dan sektor tenaga kerja asing. Tujuan Negara Indonesia memberlakukan kebijakan mengenai penetapan bebas visa bertujuan untuk meningkatkan wisatawan asing berkunjung ke Indonesia guna mendongkrak perekonomian Negara, akan tetapi hal ini berdampak pada sektor tenaga kerja asing yang justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam hal prosedur perizinan tenaga kerja asing dengan penyelahgunaan bebas visa yang mana dalam hal ini tenaga kerja asing mempunyai kewajiban memiliki visa bekerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2023): Edisi Juni 2023 Jurnal Thengkyang Vol 7 No 1 (2022): Edisi Juni 2022 Jurnal Thengkyang Vol 6 No 1 (2021): Edisi Juni 2021 Jurnal Thengkyang Vol 5 No 1 (2020): Edisi Desember 2020 Jurnal Thengkyang Vol 4 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang Vol 1 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang Vol 3 No 1 (2019): Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang